FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Picture1

PALANGKA RAYA – Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Vent Christway membuka secara langsung kegiatan  FGD Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Persetujuan Lingkungan yang dilaksanakan secara daring, Sabtu (17/4/2021)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Secara prinsip dan konsep peraturan perundang-undangan ini tidak berubah dari konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya, perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan memberikan kemudahan (penyederhanaan sistem perizinan berusaha) kepada pelaku usaha dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan namun dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Persetujuan lingkungan berfungsi sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Izin Usaha/ Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah), serta merupakan komitmen pengelolaan lingkungan pelaku usaha dapat diawasi dan ditegakkan hukum (termuat dalam Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah).

Narasumber kegiatan adalah Bapak Sampe Hasoloan Simanungkalit yang merupakan Kepala Seksi Evaluasi Kinerja KPA Dan Pemeriksaan UKL-UPL Paerah pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha Dan Kegiatan – KLHK

Peserta Focus Group Discussion (FGD) yang hadir pada FGD ini berjumlah 126 orang, terdiri dari:

  1. Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
  2. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, serta Pelaksanan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah
  3. Perwakilan Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan Terkait (Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Pertanian, Kesehatan, dan lain-lain)
  4. Konsultan Penyusun Dokumen Lingkungan di Kalimantan Tengah

Beberapa hal penting dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

  1. Perubahan nomenklatur perizinan berusaha, dari yang semula Izin Lingkungan diubah menjadi keputusan kelayakan lingkungan yang menjadi syarat dalam perizinan berusaha.
  2. Kewenangan penilaian dan penerbitan Persetujuan Lingkungansejalan dengan kewenangan untuk penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, baik oleh Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai dengan kewenanganya.
  3. Kewenangan untuk penentuan UKL-UPL dan NSPK terkait Persetujuan Lingkungan akan langsung dikeluarkan oleh Kementerian/Pusat, sehingga dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan lebih lanjut di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
  4. Persetujuan teknis menjadi salah satu persyaratan administif dalam pengajuan dokumen Andal, RKL-RPL.
  5. Aturan pelaksanaan terkait persetujuan teknis(Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; Pemenuhan baku Mutu Emisi; Pengelolaan Limbah B3; dan Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas; Daftar Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL; Tata Cara Sistem Sertifikasi Kompetensi Amdal; Pelatihan Kompetensi Amdal Dan Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Amdal; Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungari Hidup; dan Tata Cara Penilaian Calon Ahli Bersertifikat akan segera diterbitkan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perudangan yang berlaku, termasuk bentuk sistem Informasi Dokumen Lingkungan yang akan diintegrasikan kedalam perizinan berusaha.