DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pelatihan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

8

PALANGKA RAYA – Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Vent Christway, ST melalui Kepala Bidang Tata Lingkungan Bapak Adiyaksa Prasidapati membuka kegiatan Pelatihan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang dilaksanakan secara daring, Kamis (25/2/2021)

Jumlah peserta yang hadir pada kegiatan pelatihan ini sebanyak 272 orang yang berasal dari para perwakilan penanggungjawab usaha/kegiatan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah baik sektor pertambangan, kehutanan, pertanian, perkebunan, rumah sakit, perhotelan dan lain-lain. Selain itu juga hadir peserta rapat dari para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, serta Pelaksanan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka implementasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) serta menjadi sarana pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah kepada para penanggungjawab usaha/kegiatan maupun instansi pemerintah yang dibebankan kewajiban memiliki dokumen lingkungan baik AMDAL, UKL-UPL, DPPL, DELH, dan DPLH dan kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dalam sambutannya Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala Bidang Tata Lingkungan menyampaikan beberapa poin penting, yaitu :

  1. Dokumen lingkungan adalah komitmen dari pemrakarsa dalam melakukan pengelolaan lingkungan dan bila komitmen ini tidak dilaksanakan maka termasuk kedalam pelanggaran peraturan.
  2. Penyampaian laporan yang memadai dan akurat merupakan hal yang diperlukan sebagai alat ukur kinerja lingkungan oleh pemrakarsa, serta pertanggungjawaban pemrakarsa dalam pengelolaan lingkungan, bukti hukum dan informasi bagi masyarakat, pemerintah dan stakeholder lainnya.
  3. Laporan RKL-RPL dapat menjadi sarana pengawasan secara tidak langsung bagi pemangku kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan evaluasi terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemrakarsa.
  4. Dalam mengimplementasikan dokumen lingkungan pemrakarsa harus memiliki strategi yang tepat agar diperoleh hasil yang optimal sehingga diperlukan integrasi dokumen lingkungan dengan pengelolaan lingkungan lainnya seperti PROPER, ISO 14001, CSR, Sustainable Devolepment, disamping hal yang tidak kalah penting yaitu meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di perusahaan maupun pemerintah.

 

©2021 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Powered by SuperbThemes & WordPress