Kebijakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Pelatihan
Pemulihan fungsi lingkungan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya menjaga kelestarian alam. Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan pemulihan fungsi lingkungan menjadi landasan penting dalam merancang dan melaksanakan program pelatihan yang efektif. Kebijakan Pemulihan Fungsi Lingkungan: Pengertian dan Tujuan Kebijakan pemulihan fungsi lingkungan adalah serangkaian aturan dan pedoman yang mengatur upaya pemulihan ekosistem yang rusak […]
Resolusi Lingkungan Hidup: Minimalisasi Risiko Bencana Ekologis di Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistemnya. Deforestasi, kebakaran hutan, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan peningkatan risiko bencana ekologis di provinsi ini. Oleh karena itu, resolusi lingkungan hidup yang kuat dan tindakan nyata sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko tersebut dan memastikan masa depan […]
PROKLIM DLH: Upaya Kolaboratif Melawan Perubahan Iklim di Tingkat Lokal
Program Kampung Iklim (PROKLIM), yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di berbagai daerah, merupakan sebuah gerakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Program ini mendorong aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak, mulai dari tingkat desa/kelurahan […]
Program Kampung Iklim (Proklim) DLH di Kalimantan Tengah: Upaya Bersama Menghadapi Perubahan Iklim
Kalimantan Tengah, 15 September 2024 – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam menghadapi perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (Proklim). Proklim, sebuah program nasional yang bertujuan untuk menggabungkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, telah menjadi fokus utama DLH dalam melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas […]
Pembangunan Fasilitas Incenerator
Pembangunanan Fasilitas Incenerator untuk Fasilitas Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
Press Release Dokumen Bidang 1 KLHS
Posting Berita Bidang I KLHS ini adalah KLHS DLH
Rancang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional 2025-2055
Nomor: SP.172/HUMAS/PPIP/HMS.3/05/2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional 2025-2055. Dokumen RPPLH Nasional merupakan acuan standar keberhasilan dalam pelaksanaan agenda strategis lingkungan hidup dan pembangunan nasional seperti SDGs 2030 dan Paris Agreement, Visi Indonesia 2045, serta Net Zero Emission 2060. Selain itu, dokumen ini juga […]
RPPLHS: Langkah Strategis DLH Kalteng dalam Melindungi Lingkungan Hidup
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Strategis (RPPLHS) adalah sebuah instrumen penting yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah tersebut. RPPLHS ini memuat rencana strategis jangka panjang yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pentingnya RPPLHS Kalimantan Tengah, dengan kekayaan alamnya yang […]
Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah dan Perannya dalam Melindungi Masyarakat Hukum Adat
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah tersebut. Namun, tugas mereka tidak hanya sebatas pada pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang memiliki keterikatan erat dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Pengakuan dan Perlindungan MHA Salah satu tugas utama […]
Rancangan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah tentang Masyarakat Hukum Adat: Langkah Maju dalam Pengakuan dan Perlindungan
Kalimantan Tengah, provinsi yang kaya akan keragaman budaya dan adat istiadat, telah mengambil langkah signifikan dalam mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak melalui rancangan peraturan daerah (raperda) yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda). Raperda ini merupakan tonggak penting dalam upaya melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas wilayah adat, sumber daya alam, […]